noblesses car 261

Ruang Lingkup Hukum Perdata

Dengan rahmat tuhan yang Maha Esa, dengan izinya admin diberi kesehatan agar dapat membagi sedikit ilmu yang bisa bermanfaat nantinya bagi pembaca sekalian,

admin ingin berbagi tentang :

RUANG LINGKUP HUKUM PERDATA

A.  Pengertian   Hukum  Perdata      

1.      Hukum Perdata

Berbicara   mengenai  pengertian   Hukum Perdata   dalam  hal  ini   beberapa   ahli hukum  berbeda  pendapat ,   oleh    karena   cara mereka yang   berbeda  pula,   baik  berdasarkan   pengamatan  maupun   peraturan  yang  berlaku. 

Berikut   kita  lihat   terlebih  dahulu  beberapa  pendapat   ahli  mengenai  pengertian   hukum,  sebagai  berikut :

a.       Von Savigny  mengatakan ,  bahwa :

                    Hukum itu  tidak dibuat ,   melainkan   hidup,  tumbuh  di dalam  dan  bersama  masyarakat. 

             b.    Roscoe  Pond     mengatakan  bahwa  :

                    Hukum   sebagai  alat  untuk  merombak  atau  memperbaiki  suatu masyarakat.

c.      Pendapat  Umum  Hukum  adalah :

Sekumpulan   peraturan   yang mengatur  hubungan  -  hubungan  hukum  antara  manusia   dalam  masyarakat  dengan  manusia  lainnya dan  dapat  dipaksakan  pelaksanaanya  oleh  pelajabat  yang  berwenang.

Secara rinci  hukum dapat dibagi  atas  2 kelompok :

1.    Hukum  Publik   :

           Hukum  yang  diciptakan  pemerintah  untuk  melaksanakan  kemauan  Penguasa  (untuk  kepentingan umum), misalnya: Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dll.

2.    Hukum Privat   :

          Hukum  yang  mengatur  kepentingan  individu. Misalnya, hukum perdata.

            Dari  uraian  tersebut   secara  garis  besar   yang  dimaksud  dengan Hukum Perdata  ( Hukum  Private)  itu  adalah   : Segala  peraturan  hukum   yang  mengatur   hubungan   antara   orang  dengan orang   atau  badan  hukum  dalam  suatu negara.

Dari  pengertian   di atas  dapat   ditarik  beberapa unsur  yaitu :

 1).   Peraturan  Hukum  :

         Peraturan   artinya   rangkaian  ketentuan  mengenai  ketertiban. Peraturan   ada  tertulis/tidak  tertulis .   

         Hukum   berarti   segala peraturan   tertulis/tidak  tertulis  yang mempunyai  sanksi  yang tegas  terhadap  pelanggar .

        Istilah  “Perdata”   berasal   dari  bahasa  Sangsekerta  yang  bermakna  warga  (burger),  Pribadi  (privat),  sipil,  bukan  militer .

         Hukum  Perdata  berarti  hukum  mengenai   warga, pribadi, sipil,  berkenaan  dengan hak dan kewajiban.

2).     Hubungan  hukum   adalah :

         Hubungan-hubungan  yang diatur  oleh  hukum,    hubungan   yang  diatur   adalah  hak  dan kewajiban.

3).     Subjek  Hukum   adalah :  

         Subjek  Hukum   (Orang )  yaitu  pendukung  hak  dan  kewajiban.   Dalam   satu  Negara  yaitu  antara  warga  Negara Indonesia  denga  warga   Negara Indonesia  lainnya.

Adapun  menurut  H.F.A. vollmar ,  Hukum Perdata  adalah :

            Aturan-aturan  atau norma-norma  yang   memberikan pembatasan   dan oleh  karenanya  memberikan perlindungan  pada   kepentingan-kepentingan perseorangan   dalam perbandingan   yang  tepat  antara kepentingan  yang satu dengan kepentingan  yang lain  dari orang-orang  di dalam  suatu masyarakat  tertentu, terutama yang berhubungan  dengan keluarga. 

Sedangkan   menurut,  Sudikno,   Hukum Perdata   adalah  :

            Hukum  yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam lingkungan keluarga dan pergaulan masyarakat. 

Hukum perdata menentukan bahwa di dalam hubungan antara mereka, orang harus menundukkan diri kepada norma-norma apa saja yang harus mereka indahkan. Dalam hal ini hukum perdata memberikan wewenang-wewenang kepada satu pihak dan membebankan kewajiban-kewajiban kepada pihak lain, yang pelaksanaan dapat dipaksakan dengan bantuan penguasa.

Menurut Sri Soedewi, hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warganegara perseorangan yang satu dengan warga Negara perseorangan  yang lain.

Hukum Perdata Materiil  yaitu mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat . Sedangkan  Hukum Perdata   Formil   adalah  yang   mengatur  bagaimana  cara  melaksanakan  dan  mempertahankan hak dan kewajiban  (lazim disebut : Hukum   acara  perdata)

                  Hukum Perdata  dalam  arti  Luas  ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Hukum perdata tertulis adalah hukum perdata  sebagaimana yang tertera di dalam KUHPerdata ,  KUHD,  serta  sejumlah  UU tambahan  seperti   kepailitan  dan  hukum acara. Hukum perdata yang tidak tertulis ialah hukum adat.    Sedangkan  Hukum Perdata  dalam  arti   Sempit    hanya  yang   terdapat   di  dalam  BW   saja.

                  Ius  constitutum  adalah  Hukum Positif  atau hukum yang sedang berlaku saat ini, sedangkan  Ius  constituendum    yaitu   hukum  yang   dipandang    baik  untuk  waktu  yang  akan dating,  dan  hanya  memberi  petunjuk   bagi  perubahan  UU.

B. Sumber-Sumber Hukum Perdata

1.      Arti  Sumber  Hukum

Yang dimaksud dengan   sumber  hukum  adalah  : 

        Asal mula  hukum  perdata,  atau   tempat  dimana   hukum  perdata  ditemukan. Asal  mula   menunjuk  kepada  sejarah  asalnya  dan  pembentuknya.  . Sedangkan   “tempat”  menunjukkan    kepada  rumusan-rumusan  itu dimuat   dan  dapat   dibaca.

2.      Sumber  dalam  Arti  Formal

         Sumber  dalam  arti “sejarah  asalnya”  hukum    perdata  adalah  hukum perdata  buatan   pemerintah  Kolonial  Belanda  yang  terhimpun  dalam B.W.  Berdasarkan   aturan  peralihan UUD 1945,  B.W  itu dinyatakan   tetap  berlaku  sepanjang  belum  diganti  dengan  UU  baru  berdasarkan   UUD 1945.  Sumber  dalam  arti  “Pembentuknya”  adalah  pembentuk  undang-undang  berdasarkan  UUD 1945.  UUD 1945  ditetapkan oleh  rakyat  Indonesa,  yang  di dalamnya  termasuk  juga  aturan  peralihan.   Atas  dasar   aturan peralihan  itu, B,W  dinyatakan  tetap  berlaku.  Ini berarti  pembentuk  UUD Indonesia   ikut  menyatakan   berlakunya  B.W.(KUHPdt).

3.      Sumber  dalam  Arti  Materiil.

     Sumber   dalam   arti  “Tempat “  adalah   Staatsblad  atau   Lembaran   Negara  dimana  dirumusan    ketentuan   undang-undang  hukum  perdata  dapat  dibaca  oleh     umum.     

        Contoh: Stb.  1847-23  memuat   B.W -  L.N. 1974-1   memuat  UU Perkawinan .  Keputusan  Hakim (yurisprudensi)    juga   termasuk  sumber   dalam  arti  tempat  dimana   hukum  perdata   bentukan   hakim   dapat  dibaca.      Sumber  dalam  arti  tempat    disebut   sumber  dalam  arti  materiil.

C. Subjek Hukum Perdata

 1. Subjek  Hukum

        Subjek  Hukum  adalah  :  Pendukung  hak   dan kewajiban . Pendukung  hak   dan kewajiban   disebut  orang .   Dengan  kata lain   Subjek  Hukum  adalah  :   Setiap  pendukung  hak  dan kewajiban   atau  segala  sesuatu yang  dapat   mempunyai  hak  dan  kewajiban   hukum

    Membicarakan  hukum  berarti   membicarakan   tentang  hak   dan kewajiban   karena   bangunan   hukum   disusun dari  keduanya .  Dengan demikian  harus   menentukan   apa   dan  siapa   yang  bisa menjalankan   hak   dan  kewajiban   tersebut.

Subjek hukum terdiri dari:         

 a. Manusia  sebagai Subjek Hukum

            Arti Manusia sebagai Subjek Hukum :   Manusia  pribadi (natuurlijke persoon) sebagai subjek hukum  mempunyai hak dan mampu menjalankan hak yang dijamin oleh hukum yang berlaku. Menikmati hak-hak kewarganegaraan tidaklah  bergantung pada hak-hak kenegaraan (Pasal 1 KUHPerdata). Seorang anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah lahir bilamana kepentingan si anak menghendakinya, dan apabila si anak itu mati sewaktu dilahirikan, dianggap ia tidak pernah ada (Pasal 2 KUHPerdata.)

            Secara riil menurut KUHPerdata. Manusia  sebagai subjek hukum berlaku sejak ia lahir dan berakhir dengan kematian, sehingga dikatakan bahwa selama manusia hidup, maka ia menjadi manusia pribadi.

              Adapun pengecualian dalam Pasal 2 KUHPerdata., Yaitu Anak yang dalam kandungan dianggap telah lahir apabila kepentingan anak menghendaki. Bila si anak meninggal pada saat dilahirkan atau sebelumnya maka   dianggap tidak pernah ada.  Dalam pasal  yang disebut di atas mengatur secara fisik anak dalam kandungan, dianggap ada apabila kepentingan anak itu menghendaki. Umpama  jika ada seseorang  mewariskan harta atau menginggalkan harta kepada si anak yang akan lahir  tetapi bila adanya anak  itu tidak mempunyai kepentingan, dianggap secara riil tidak ada. Contoh  Seperti seorang ibu   sedang hamil pergi menonton bioskop atau naik bus tidaklah diminta untuk membayar 2 karcis, karena kepentingan anak tidak ada terhadap tontonan atau bus itu.  

              

b. Subjek hukum berupa badan hukum  (recht persoon)

            Badan hukum  merupakan kumpulan manusia    pribadi (natuurlike persoon)

 atau kumpulan badan hukum seperti  Perusahaan Terbatas , Koperasi sesuai Undang-Undang no.25 Tahun 1992 dan lain-lain.

         Beberapa  teori   yang dikenal  tentang badan  hukum, yaitu sebagai berikut:

1). Teori  fiksi  oleh Friedrech Carl von Savigny ,  bahwa badan hukum itu pengaturannya oleh  negara dan badan hukum itu sebenarnya  tidak ada, hanya orang-orang yang menghidupkan bayangannya  untuk menerangkan  sesuatu dan terjadi karena manusia yang berbuat berdasarkan hukum atau dengan kata lain merupakan orang buatan hukum.

2). Teori  harta karena jabatan atau  teori  Van Het Ambtelijk  Vermogen,  yang diajarkan oleh  Holder dan Bender.  Menurut teori ini badan hukum adalah  suatu badan yang mempunyai harta  yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh  badan  hukum itu tetapi oleh pengurusnya dan  karena  jabatannya, ia diserahkan tugas untuk mengurus harta tersebut.

3). Teori milik bersama (Propriate Collective )  oleh Molengraaff dan Marcel Planiol,  bahwa  badan hukum ialah  harta yang tidak dapat  dibagi-bagi dari anggota-anggotanya secara bersama-sama.

      4). Teori  kenyataan atau teori peralatan (Orgaan Theori)  oleh  Oto von Gierke  bahwa badan hukum  bukanlan sesuatu  yang fiksi, tetapi merupakan makhluk yang sungguh-sungguh ada secara  abstrak dari konstruksi yuridis.

     

Dari  segi  kewenangan  hukum  yang  diberikan  kepada  badan hukum,  maka  badan  hukum  dapat  diklasifiksikan  menjadi  dua  macam  yaitu:

  a. Badan   Hukum  Publik  (Publik Rechtsporsoon)  yaitu   badan  hukum      yang dibentuk   oleh  pemerintah,  diberi  wewenang   menurut   hukum  publik,  misalnya:  Departemen   Pemerintah,  Lembaga  Negara  seperti    MPR ,   DPR  dll.

b.Badan   Hukum  privat   (sipil)  atau  (Privat Rechtspersoon) ,yaitu   badan  hukum  yang   dibentuk   oleh  pemerintah  atau   swasta ,   diberi   kewenangan menurut  hukum  perdata .  Badan   Hukum  privat    mempunyai  beragam  tujuan.

 

Terdapat 3 macam klasifikasi   badan hukum   berdasarkan  eksistensinya  :

             a. Badan  hukum   yang  dibentuk   oleh  pemerintah  (penguasa),    contoh badan-badan  pemeritah,   perusahaan  Negara (Perum)

            b.  Badan  hukum   yang   diakui  oleh   pemerintah  (penguasa),   contoh, Perseroan  Terbatas (PT),   Koperasi.

            c.  Badan  hukum   yang   diperbolehkan   atau  untuk  suatu  tujuan tertentu  bersifat ideal,  contoh  yayasan  (pendidikan,  sosial,  keagamaan   dst )

   Ad.a.  Badan  hukum  yang  dibentuk  oleh   pemerintah  adalah  badan   hukum  yang sengaja  diadakan   oleh  pemerintah  untuk  kepentingan   negara,  baik  lembaga-lembaga  Negara  maupun  perusahaan  milik Negara.   Badan   hukum  ini  dibentuk  oleh  pemerintah  untuk kepentingan  Negara, Badan  hukum  ini  dibentuk  dengan  UU atau  dengan  PP.         

               Yang  dibentuk  dengan  UU  maka  pembentukan  hukum itu  adalah  Presiden  bersama perwakilan  rakyat.   Sedangkan  yang dibentuk  dengan  PP  maka  pembentukan  badan hukum  itu  adalah    Presiden  sebagai  kepala  pemerintahan.

  Ad. b.  Badan  hukum  yang   diakui  oleh  pemerintah   adalah   badan  hukum  yang dibentuk  oleh   pihak  swasta / pribadi   warga  Negara   untuk  kepentingan  pribadi   pembentukannya  sendiri.

               Badan  hukum  tersebut   mendapat  pengakuan   dari  pemerintah   menurut  UU.    Pengakuan   itu  diberikan oleh  pemerintah  karena    isi   anggaran  dasarnya  tidak   dilarang  oleh   UU,    tidak   bertentangan   dengan   ketertiban  umum,   tidak   bertentangan   dengan   kesusilaan   dan   badan  hukum  itu tidak   akan   melanggar   undang-undang.   Pengakuan   diberikan   melalui   pengesahan  anggaran  dasar.

  Ad c.   Badan  hukum   yang   diperbolehkan   adalah  yang  tidak  dibentuk  oleh  pemerintahan  dan   tidak  memerlukan   pengakuan  dari  pemerintah   menurut   undang-undang,   tapi  diperbolehkan    karena  tujuannya    yang  bersifat  ideal   dibidang  sosial.     Contoh :  Pendidikan,   Ilmu  Pengetahuan,    Keagamaan,   Kebudayaan    (berupa  Yayasan )

               Untuk   memastikan anggaran  dasar   Badan  hukum  ini  tidak   bertentangan   dengan   ketertiban  umum,   tidak   bertentangan   dengan   kesusilaan  maka   akta  pendirian   yang  memuat     anggaran  dasar    harus  dibuat   didepan  Notaris.

2. Objek   Hukum        

       Objek   Hukum   adalah   :    Segala  sesuatu  yang   berguna   dan bermanfaat   serta  dapat  dikuasai  dan harus   dapat  dikuasai  oleh  subjek  hukum.    Objek   hukum  yang  dimaksud  adalah  tidak  hanya   bermanfaat   untuk   kepentingan  orang  lain,  juga  untuk menyandang  hak itu. Sebab   sesuatu  objek   yang  diibaratkan   pada seseorang   bukan hanya    untuk  kepentingan   sendiri.

         Segala  sesuatu  yang  dapat  menjadi  “objek  hukum”  disebut  “Benda”   dalam   pengertian   yuridis.  Sedangkan  Peristiwa  Hukum   adalah   sesuatu  yang  dapat  menggerakkan  peraturan   hukum dan   dapat    berfungsi  sebagai  sesuatu   yang  bersifatnya  mengatur.

D.   Sistematika  BW   (Burgerlijk   Wet  Boek)

            BW dibuat pada tahun 1838, dan pada tahun 1848 mulai berlaku di Hindia Belanda berdasarkan asas Concordansi. Hingga tahun 1942 saat Jepang menjajah Indonesia, BW dianggap masih tetap berlaku hingga sekarang, dimana sebagian ketentuan BW masih berlaku di Indonesia.

           

            Sistimatika   artinya  susunan yang teratur.  Sedangkan  sistematika   kodifikasi  berarti  susunan  yang teratur  dari suatu  kodifikasi,  yang  meliputi  bentuk dan isi.

          

Sistematika BW bisa dilihat dari pembentuk  UU (BW), dan  ilmu  pengetahuan:  

  

          Adapun  sistematika    menurut   pembentuk   BW,  terdiri  atas  empat buku  yaitu:

         1.   Buku I : perihal orang (van  personen) memuat tentang hukum perorangan dan hukum keluarga.

         2.   Buku II: Perihal benda (van  zaken) memuat hukum benda dan hukum waris. 

         3.  Buku III: perihal perikatan (van verbintenissen), memuat hukum harta kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu;

         4.   Buku IV: perihal pembuktian dan kadaluarsa (van  bewijs en  verjaring), memuat alat-alat pembuktian dan akibat-akibat liwat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

            Sedangkan   sistematika   menurut  ilmu pengetahuan    hukum  terdiri dari 4 bagian:

1.        Hukum Perorangan(personenrecht), memuat manusia sebagai subjek hukum dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
2.              Hukum keluarga  ( familierecht), memuat tentang perkawinan, kekuasaan orang tua dan anak, perwalian, pengampuan;
3.             Hukum harta  kekayaan (vermogensrecht), memuat tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang;
4.         Hukum waris (erfrecht), memuat tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia.

     Kedua   susunan  ini  terdapat  perbedaan   yang  disebabkan   oleh  latar  belakang  penyusunannya .  Penyusunan  BW  (KUHPedata)  didasarkan   pada   sistem  induvidualisme  (kebebasan   individu)   sebagai   pengaruh  dari  revolusi  Prancis.   Hak  milik (eigendom)  adalah   sentral   dan  tidak  dapat   diganggu  gugat  oleh siapapun. Sementara   sistematika   ilmu pengetahuan    hukum    didasarkan  pada  perkembangan  siklus  kehidupan   manusia  lahir - dewasa  (kawin ) - cari  harta   ( nafkah  hidup) - mati  (pewarisan).